Ketimpangan Menurun, Gubernur Mahyeldi Apresiasi Kabupaten Lima Puluh Kota

Lima Puluh Kota – Ketimpangan pendapatan atau Gini Ratio Kabupaten Lima Puluh Kota pada 2023 mendapatkan angka 0.014, turun 0.014 poin dibandingkan dengan tahun 2022. Sedangkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh kota pada 2023 meningkat 0.52 persen menjadi 4.55 persen. Hal ini menunjukkan kondisi yang baik dimana peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita seiring dengan upaya memperkecil jurang perbedaan antara penduduk kaya dengan penduduk miskin. “Ini perlu kita apresiasi dan terus didorong untuk tahun-tahun selanjutnya, ” ujar Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi saat menghadiri Sidang Paripurna Istimewa Peringatan Hari Jadi Kabupaten Lima Puluh Kota ke-183 di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Sarilamak (13/04/2024).

Gini Rasio adalah salah satu ukuran ketimpangan pendapatan penduduk secara menyeluruh. Indeks gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti tidak ada kesenjangan ekonomi atau pemerataan sempurna sedangkan nilai 1 menunjukan nilai kesenjangan maksimal. Ketimpangan pendapatan masyarakat dikatakan “rendah” apabila koefisien Gini dibawah 0, 3. Ketimpangan pendapatan masyarakat “sedang” apabila koefisien Gini berada pada rentang 0, 3 sampai dengan 0, 5. Ketimpangan pendapatan masyarakat “tinggi” apabila koefisien Gini diatas 0, 5.

Baca juga: Daerah Memiliki Peran Strategis dalam Implementasi Reformasi Energi di Indonesia

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Angka Gini Ratio Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada ketegori rendah. Angka ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya dari 2021-2023 yaitu 0.244 , 0.208, dan 0.194. Kondisi ketimpangan di Kabupaten Lima Puluh Kota paling rendah diantara Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada 2023 bahkan lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Barat yang menyentuh angka 0.280.

Selain itu, Gubernur Mahyeldi juga mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mencapai rata-rata Sumatera Barat bahkan Nasional. “Ini tantangan bagi Pemerintah Daerah dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota harus saling sinergi, bahu membahu dan melibatkan semua pihak, ” tuturnya. Gubernur Mahyeldi menambahkan, ”Kami mendorong Pemerintah Daerah dan segenap komponen di Lima Puluh Kota untuk memperkuat dan mengefektifkan setiap potensi yang ada di luar, nasional, bahkan internasional, dan jangan lupakan peran perantau menjadi sumber daya  yang perlu diefektifkan.” (**).

Baca juga: Urgensi Perumusan Masalah dan Isu Strategis Penyusunan RPJPD Sulawesi Barat